BLSM: Demi Rakyat atau Demi Partai Politik

Pemerintah berharap, dampak naiknya harga BBM bisa diredam dengan BLSM, Raskin, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan dan program infrastruktur dasar khususnya di pedesaan. 

Program BLSM sudah mulai dicairkan. Celakanya, selama penyaluran BLSM tahap I ini, terungkap banyak kesalahan data; penerimanya sudah meninggal, tidak dikenal atau pindah alamat; banyak warga miskin yang seharusnya dapat BLSM justru terlewat, dan masalah lainnya. Maka alih-alih meredam masalah, penyaluran BLSM justru berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat meski skalanya terbatas. Wajar saja sejumlah kepala desa di Sukabumi menolak menyalurkan BLSM untuk saat ini.

Sudahlah begitu, besaran BLSM pun minim dibandingkan naiknya biaya yang harus ditanggung. Begitu harga BBM naik rata-rata 33,3 % (premium naik 44,4 % dan solar naik 22,3 %), ongkos transportasi pun naik rata-rata 20 – 35 persen. Naiknya ongkos transportasi dibarengi oleh lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan, lonjakan harga-harga ini sudah menghantam rakyat sebelum harga BBM dinaikkan, yakni sejak wacana kenaikan harga BBM bergulir. Begitu harga BBM naik saat ini, harga yang sudah naik itu pun naik lagi. Lonjakan itu makin terasa dan boleh jadi akan berlanjut dengan makin dekatnya bulan Ramadhan dan lebaran, serta berbarengan tahun ajaran baru.

Isu kebijakan pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diiringi pemberia Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akan dimanfaatkan oleh partai politik. Dimana, setiap partai akan mengaku bahwa program BLSM tersebut adalah rancangan partainya. Dengan mengklaim BLSM rangangan setiap partai, maka masyarakat akan dengan sendirinya menilai bahwa partai politik tersebut pro rakyat. Hal ini dilakukan partai-partai politik demi Pilpres pada 2014. Instrumen politik yang akan dipakai partai yakni klaimisasi bahwa produk ini (BLSM) buatan masing-masing partai. Pada ujungnya akan memanfaatkan.